Info Politik · February 25, 2021

Curatan SBY Sering Diserang Ketika Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah

Berita Terbaru Politik – Demokrat sering diserang ketika mereka tidak setuju dengan pemerintah. Ia mengatakan, pihaknya tidak selalu setuju dengan sikap pemerintah. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat menjadi lebih kuat, lebih tegas, dan lebih berani tampil, tampil memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, meski setiap Demokrat tampil dan mengungkapkan sikapnya yang tidak selalu sama dengan keliru sikap pemerintah dan juga sikap koalisi pemerintah, kita akan segera mendapat serangan masif dan sistematis dari mereka yang tidak jelas identitasnya.

SBY juga tau bahwa realitas, dinamika, dan pasang surut politik sejak era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto. Jadi, menurutnya, di era reformasi ini, jalan yang ditempuh Partai Demokrat tidak selalu mudah.  Sebagai parpol yang berada di luar pemerintahan, bukan koalisi yang sangat kuat di pemerintahan Presiden Jokowi, kita tidak mungkin bisa mengimbanginya, kita sudah beberapa kali kalah, termasuk dalam perjuangan di DPR atau DPR RI, kata sang mantan Presiden ke-6. Ia mengatakan, perjuangan Demokrat saat ini dinilai selalu kandas dan tidak ada harapan menang. Namun, ia bangga dengan kadernya yang tetap setia dan antusias.

Curhatan SBY Sering Diserang Ketika Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah

Dituding sebagai dalang Aksi 212

Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan persoalan keadilan di Indonesia. Dia mengungkitnya ketika rumahnya digerebek oleh massa, tetapi dalang penggerebekan belum ditangkap. “ulu tahun 2017, saat Pilkada Jakarta digelar, dan AHY jadi salah satu calon gubernur, rumah saya di Kuningan digerebek massa. Sebenarnya banyak yang tahu siapa yang jadi motor penggerak razia, tapi sampai sekarang. keadilan tidak pernah datang, katanya.

Kemudian, SBY mengatakan bahwa sehari sebelum Pemungutan Suara Pilkada Jakarta 2017 mendapat fitnah keji yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan penguasa. Namun, pelakunya juga tidak dihukum. Ketika saya menggunakan hak saya untuk mengadukan fitnah ke polisi, keadilan yang saya harapkan juga tidak pernah datang, katanya.

Selanjutnya, pada Desember 2018, saat menghadiri kegiatan Partai Demokrat di Pekanbaru, ratusan bendera dan baliho bergambar fotonya dan foto Ani Yudhoyono diletakkan. Juga, itu dirobek-robek dan dibuang ke selokan.

Di tengah kesedihan dan amarah para kader Demokrat di Riau, sementara saya dengan tegas melarang mereka melakukan pembalasan yang memang ingin mereka lakukan demi kehormatan partai, saat itu yang kita harapkan hanyalah penegakan hukum dan keadilan. Sayangnya, keadilan hanya harapan, ujarnya.

Lebih lanjut, SBY mengungkap fitnah politik yang kejam terhadap dirinya dan Partai Demokrat. Ia mengatakan, pada 2 Desember 2016 silam di Jakarta terjadi aksi massa yang sangat besar yakni 212. Di sana, ada laporan ke Presiden Jokowi bahwa SBY menunggangi dan mendanai aksi 212. Dia mengatakan informasi itu disampaikan kepadanya oleh seorang pejabat bintang empat. Konon, kata dia, yang melapor ke Presiden Jokowi juga pejabat bintang empat lainnya.

Saat saya konfirmasi ke Pak Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Pak Jusuf Kalla, Wakil Presiden, keduanya membenarkan memang ada laporan seperti itu ke Presiden Jokowi, ujarnya. Sementara itu, lanjutnya, dalam sebuah instansi resmi pemerintah juga dibangun opini atas keterlibatan Partai Demokrat. Dia menekankan bahwa semua fitnah itu kejam, keterlaluan, dan 100% tidak benar.

Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah SWT. Saya juga siap bertemu dengan siapa pun yang memberi laporan, jika perlu di depan umum, agar masyarakat tahu siapa yang berbohong, dan agar kebenaran segera terungkap, ujarnya. Padahal, dia hanya meminta namanya dan Partai Demokrat dibersihkan. Namun, kata SBY, apa yang diharapkan tidak mudah terwujud.

Menurut saya, ketika ada fitnah yang ditujukan kepada siapa saja, tindakan yang diambil sama saja. Menurut saya, tindakan cepat terhadap siapa saja yang memfitnah pejabat pemerintah, prosesnya akan sama cepatnya jika fitnah itu bukan pejabat negara, misalnya. orang seperti saya, atau siapa pun. yang juga menjadi korban fitnah, pungkasnya.